Pengertian Hukum Dan Ekonomi

Pengertian hukum menurut para ahli :

- Aristoteles : dimana masyarakat menaati dan menerapkan dalam anggotanya sendiri.

- Grotius : suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar.

- Hobbes : suatu kebenaran dimana dunia hukum melalui kebenaran mengandung perintah terhadap yang lainnya.

- Philips S. James : sekumpulan aturan untuk membimbing prilaku manusia yang diterapkan dan ditegakkan diantara anggota suatu Negara.

- Utrechts : himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dank arena itu harus ditaati oleh masyarakat.

- Van kan : keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

- Wiryono kusumo : keseluruhan peraturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya akan dikenakan sanksi.

Unsur hukum :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.
3. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi.
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.

Kodifikasi hukum

Pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.

Menurut teori ada 2 macam kodifikasi hukum, yaitu :

1. Kodifikasi terbuka : Kodifikasi yang membuka diri tehadap terdapatnya tambahan-tambahan diluar induk kondifikasi.
2. Kodifikasi tertutup : kodifikasi yang menyangkut permasalahannya dimasukkan kedalam kodifiaksi atau buku kumpulan peraturan.

Unsur-unsur kodifikasi :

1. Jenis-jenis hukum tertentu
2. Sistematis
3. Lengkap

Tujuan kodifikasi hukum tertulis untuk memperoleh :

1. Kepastian hukum
2. Penyederhanaan hukum
3. Kesatuan hukum

Hukum Ekonomi

Adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Hukum ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Hukum ekonomi pembangunan : yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
2. Hukum ekonomi social : menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dibedakan atas :

1. Hukum tertulis : hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan.
2. Hukum tak tertulis : hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).

Asas yang dianut hukum Indonesia adalah :

1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME,
2. Asas manfaat,
3. Asas demokrasi pancasila,
4. Asas adil dan merata,
5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan,
6. Asas hukum,
7. Asas kemandirian,
8. Asas keuangan,
9. Asas ilmu pengetahuan,
10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat,
11. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan
12. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Hubungan etika dengan hati nurani

Etika mempelajari agar dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya hati nurani membuat seseorang bertindak sesuai kaidah atau norma etika.

Hubungan etika dengan kebebasan bertanggung jawab

Kebebasan sangat diperlukan karena dapat membuat orang merasa lebih hidup, senang dapat berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan, bebas berekspresi dan lepas. Namun kebebasan tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab dalam prakteknya. Dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab lingkungan baik di keluarga, sekolah, universitas, masyarakat, pemerintah, bangsa dan Negara menjadi aman dan tertib.

Hubungan etika dengan nilai dan norma

Dalam kaitannya antara etika dengan nilai dan norma, sangat berdasar pada dua sifat mendasar yaitu sifat positif dan negative. Orang cenderung bersikap positif akan mendapatkan esensi-esensi atau nilai yang bermanfaat dari apa yang telah dijalani. Sedangkan orang yang cenderung bersifat negative akan mendapatkan sanksi-sanksi dari norma yang telah dibuat.

Hubungan etiak dengan hak dan kewajiban

Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban maka akan tercipta suatu timbale balik yang baik dan tidak berat sebelah antara pihak yang menuntut haknya dengan pihak yang menuntut kewajibannya.